reformasi intelijen Fundamentals Explained
reformasi intelijen Fundamentals Explained
Blog Article
Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup fatal. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:
Besides the LPNKs, other institutions are formed by Legislation and Presidential Regulations as impartial bodies. Theoretically, the distinction between these unbiased bodies and LPNK is The very fact that they are coordinated less than a particular ministry and specifically report to the President, although this may not automatically be the case in observe. This kind of human body may be established through the promulgation of a specific law (e.g., the Countrywide Narcotic Company was shaped by advantage of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Nationwide Narcotic Agency as amended by Presidential Decree No. 17 of 2002) or fashioned as A part of Law to aid the underlying policy (e.
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
The civilian-managed Ministry of Defense proposed to President Soekarno to sort a strategic intelligence Group that has a “civil character,” which did not come underneath the auspices in the military. In July 1946, defense minister Amir Sjarifuddin tried using to make a “
” (an intelligence agent who only can frighten the public by displaying their identities) even now connected to klik disini our intelligence agents must adjust.
Namun, dampak positif ini harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelola pariwisata yang baik. Pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan bahwa fasilitas pelabuhan mampu menangani arus wisatawan dalam jumlah besar serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
The new regulation also produces felony penalties for customers of CSOs. Such as, Report 82A states that members who violate prohibitions directed at CSOs can even be convicted. Underneath this short article, associates or directors of CSOs who commit “acts of hostility” or blasphemy can deal with prolonged jail sentences.
Ongoing discussion in the House of Agent within the EIT Regulation revision expands the scope of hoax criminalization (Write-up 45C) by which include prohibiting the distribute of false details that causes trouble/chaos (‘keonaran’) while in the Local community.
. Intelligence products and services really should abandon the previous paradigm in being familiar with threats and spend close consideration to new problems like international terrorism.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
Etimologis kata “Telik Sandi” sendiri merupakan gabungan kata “telik,” yang berarti cermat dan teliti, dengan “sandi,” yang berarti rahasia. Oleh karena itu, Telik Sandi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang cerdas yang memiliki sifat rahasia, dan mereka ditugaskan dengan tugas yang memerlukan kecermatan dan ketelitian, seperti memata-matai kerajaan lain atas perintah kerajaan atau penguasa.
Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.
Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.